Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menuturkan dalam APBN
2017, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun,
belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional
mencapai Rp 1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total
anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran
dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.
Di
sisi lain ada sekitar 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang
rasio alokasi belanja pegawai nya mencapai lebih dari setengah anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) nya. Ia mengatakan, hal ini telah
disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Sri Mulyani dan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan membahas agar anggaran bisa diserap dengan optimal.
"Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami (Kementerian Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk membuat pemerintah lebih fokus untuk APBD nya untuk melayani masyarakat dan program-program di dalam rangka untuk pembangunan," katanya saat ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Anggaran negara dalam hal ini APBN sejatinya memang diperuntukkan bagi hal-hal yang lebih bermanfaat langsung kepada masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah saat ini mengaplikasikan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus sinkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.
"Kita harus menyadari bahwa birokrasi merupakan insitusi yang sangat penting bagi negara untuk bisa menjalankan tugas fungsi di dalam mencapai tujuan bernegara itu," jelasnya.
"Kita mendirikan negara ini oleh para pendiri kita lewat cita-cita yang sangat luhur, yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur, berdsarkan Pancasila yang harus terus menerus, terutama pada hari ini harus kita ingatkan pada diri kita sendiri dan terus menjadi pedoman dalam kita bekerja," tukas Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Sri Mulyani dan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan membahas agar anggaran bisa diserap dengan optimal.
"Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami (Kementerian Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk membuat pemerintah lebih fokus untuk APBD nya untuk melayani masyarakat dan program-program di dalam rangka untuk pembangunan," katanya saat ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Anggaran negara dalam hal ini APBN sejatinya memang diperuntukkan bagi hal-hal yang lebih bermanfaat langsung kepada masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah saat ini mengaplikasikan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus sinkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.
"Kita harus menyadari bahwa birokrasi merupakan insitusi yang sangat penting bagi negara untuk bisa menjalankan tugas fungsi di dalam mencapai tujuan bernegara itu," jelasnya.
"Kita mendirikan negara ini oleh para pendiri kita lewat cita-cita yang sangat luhur, yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur, berdsarkan Pancasila yang harus terus menerus, terutama pada hari ini harus kita ingatkan pada diri kita sendiri dan terus menjadi pedoman dalam kita bekerja," tukas Sri Mulyani.
Sumber: detik.com
Demikian informasi mengenai Perintah presiden Jokowi mengenai dana buat Gaji PNS tahun 2017.
Post A Comment:
0 comments: