Akhir-akhir ini informasi mengenai Moratorium UN santer
diberitakan bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan akan membahas
rencana Penghentian UN ini dalam waktu dekat. Namun, rencana penghentian
UN ini mendapat respon Pro dan Kontra. Salah satu anggota DPR Komisi X
Anang Hermansyah menilai sistem kerja Kemendikbud baru sangat tidak
fokus karena terlalu banyak kebijakan baru.
Anggota
Komisi X DPR Anang Hermansyah mengaku heran dengan langkah-langkah yang
dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir
Effendy.
"Kalau
UN akan dihapus, ini berarti guru menjadi satu-satunya tumpuan bagi
anak didik. Padahal kalau dibedah, persoalan guru masih sangat njlimet,"
ujar Anang di Jakarta seperti yang beritapns.com lansir dari JPNN, Senin (28/11).
Musisi asal Jember ini menguraikan persoalan kualitas guru saat ini masih jauh di bawah standar.
Dilihat
dari hasil uji komptensi guru (UKG), yakni di bawah angka 5,3 persen.
Anang menambahkan saat ini sekitar 70 ribu guru belum mengikuti program
sertifikasi guru.
"Ini
disebabkan belum lulus S1 dan D-IV. Saat ini juga ada 700 ribu Guru
Tidak Tetap (GTT). Ini semua pekerjaan rumah Mendikbud," sebut Anang.
Selain
persoalan guru, Anang juga mengingatkan masalah sarana dan prasarana
sekolahan yang masih memprihatinkan di banyak tempat. Persoalan Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi
pemicunya.
"Belum
lagi, Mendikbud juga berencana merombak K-13. Jadi memang menteri ini
tidak fokus dalam bekerja. Ingat, semua ide Mendikbud ini taruhannya
adalah anak didik," cetus Anang.
Terkait dengan rencana penghapusan UN, Anang menilai ide tersebut belum terkonsolidasikan dengan baik di internal pemerintahan.
"Di
internal pemerintahan saja tidak kompak soal ide penghapusan UN. Saya
sarankan, rapatkan dulu di internal pemerintahan, kaji secara matang
baru uji publik," imbuhnya.
Post A Comment:
0 comments: