Inilah Tiga Opsi dari PGRI untuk Atasi Honorer K2

Polemik permasalah pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS masih belum ada titik terang sehingga PGRI mempunyai tiga opsi berikut ini.

Pengurus Besar (PB) PGRI memberikan tiga opsi penanganan honorer kategori dua (K2). Jumlah tenaga honorer secara nasional mencapai 800 ribu.

"Namun yang masuk data base K2 sebanyak 400 ribu," jelas Dian Mahsunah, Wakil Sekjen PB PGRI kepada SURYAMALANG.COM, di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Senin (21/11/2016).

Karena itu, tidak mungkin semuanya bisa diangkatkan sebagai CPNS. "Pertama, kami mengusulkan jika ada penerimaan formasi CPNS, K2 diprioritaskan terutama bagi yang sudah lama pengabdiannya," kata Dian.

Kedua, secara bertahap kepala daerah mengangkat mereka sebagai honorer daerah (honda). Dengan begitu, mereka bisa mengikuti sertifikasi karena sudah jadi guru tetap meski belum jadi PNS.

Namun setidaknya dari insentif sertifikasi bisa membantu mereka. "Yang ketiga yang sedang diperjuangkan adalah honor mereka ada nilai minimalnya," ungkap wanita berhijab ini.

Ini, lanjutnya, sedang berusaha diperjuangkan ke Kemendikbud. "Entah nanti akan keluar PP atau apa. Namun juga masih wacana. Sebab jika ada nilai minimal honor mereka, sekolah pasti juga keberatan," katanya.

Hal itu mungkin jadi pertimbangan tersendiri. Sebab kemampuan tiap sekolah-sekolah di daerah tidak sama untuk menggaji guru honorer. Ia merasa sedih karena ada guru honorer dibayar Rp 500 ribu yang masih kalah dengan buruh.

Sehingga untuk memperjuangkan minimal sama dengan UMK juga masih wacana. Misalkan UMK 2017 di Kota Malang Rp 2,2 juta. Pastinya, lanjutnya, sekolah juga berat.

"Makanya saya mengapresiasi guru non PNS Kota Malang mendapat bantuan Rp 450 ribu per bulan. Ini membantu mereka," kata Diah.

Sehingga bisa membantu kesejahteraan guru honorer. Namun kondisi di tiap daerah tidak sama kekuatan APBD-nya seperti Kota Malang.