PGRI MINTA KEPASTIAN PEMERINTAH, TERKAIT BEBAN KERJA GURU UNTUK PENCAIRAN TPG (SERTIFIKASI)

Simpang siur mengenai kepastian beban kerja guru sebagai syarat pencairan tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi pasca diterbitkannya PP 19 Tahun 2017 tentang Guru mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

PB PGRI meminta Pemerintah memberikan penegasan terkait beban kerja mengajar guru. Hal itu merujuk pada rencana pemerintah menaikkan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) pada 2018 mendatang.

"Beban kerja guru harus clear sebelum masuk tahun anggaran 2018," tegas Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi.

Ia mengatakan, saat ini masih ada silang pendapat terkait beban kerja guru. Beban kerja guru merupakan esensi penting untuk dibahas karena berhubungan dengan syarat pencairan TPG 2018.

Unifah berujar, sebagian besar guru masih merujuk pada minimal 24 jam tatap muka dalam Seminggu sebagai syarat seperti yang tertuang dalam ayat (2) Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 disebut tentang hari sekolah digunakan guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Dalam Pasal 2 Permendikbud tentang Hari Sekolah itu menjelaskan Hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. "Harus dipastikan (beban kerja guru)," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk PAUD dan guru pada 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menaikkan TPG menjadi Rp 79,6 triliun dari Rp 75,2 triliun.

Pemerintah mengalokasikan Rp 58,3 triliun dari Rp 79,6 triliun untuk guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kenaikan alokasi anggaran PNSD akan menyasar 3,9 juta guru. Kemudian, sisa anggaran akan didistribusikan untuk 257.209 guru PNS Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 11,6 triliun dan Rp 4,8 triliun untuk guru swasta Kemenag. Kemendikbud mengelola Rp 4,9 triliun untuk guru swasta milik pemerintah daerah. (sumber republika.co.id)