Sudah Dianggarkan Dalam APBD 2017,Untuk Buka Rekrutmen CPNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, tengah mempersiapkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tahun depan. Ini diketahui dari postur belanja pegawai yang mengalami kenaikan dalam draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

 

Dalam draft, APBD Sulut 2017 diasumsikan Rp3,5 triliun. Salah satu komponen, yakni belanja pegawai mendapat porsi cukup besar, yakni Rp1,1 triliun. Dari penjelasan yang tertuang dalam draft tersebut, anggaran sebesar itu mengcover gaji PNS Pemprov yang berjumlah sekira 5.614 orang. Selain itu, pemerintah mencantumkan asumsi kenaikan gaji PNS, termasuk penerimaan CPNS melalui jalur umum yang direncanakan dilakukan tahun depan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Dr Femmy Suluh mengakui, sekira 2.000-an PNS se-Sulut yang pensiun tahun ini. Sebanyak 279 PNS di antaranya berasal dari Pemprov Sulut. Namun hal tersebut tak lantas membuka penerimaan CPNS. Karena, sistem penerimaan CPNS harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat.

"Belum ada informasi dari pusat terkait penerimaan CPNS. Memang ada wacana pengangkatan PNS tenaga kesehatan. Namun, itu hanya berlaku kepada para pegawai tidak tetap (PTT). Belum ada petunjuk teknisnya (penerimaan PNS, red)," terangnya.

Lanjut dia, pihaknya belum mendapat informasi langkah apa yang akan diambil mengantisipasi banyaknya PNS yang pensiun tahun ini. Kata Suluh, hingga saat ini masih dilakukan pemaksimalan tenaga kontrak. "Kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya. Yang pasti sampai sekarang kami belum mendapat petunjuk," jelas dia.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Marthen Kimbal mengapresiasi adanya wacana penerimaan CPNS  tahun depan. Karena bagi dia, terlalu lama melakukan moratorium bakal berdampak pada putusnya regenerasi.

Dijelaskannya, para pegawai saat ini lebih banyak diisi birokrat yang berpengalaman sehingga stabilitas terjaga. Namun jauhnya jarak penerimaan ASN dapat mengakibatkan sulitnya mencari pemimpin satuan kerja di masa datang akibat minimnya pengalaman.

"Stabilitas pemerintahan akan sangat terbantu dengan hadirnya banyak sosok-sosok pemikir dan pekerja muda. Ini pasti akan sangat membantu mempercepat tugas dan pekerjaan yang sering terbengkalai," nilainya.

Agar moratorium tidak mubazir, lanjutnya, setelah menerima ASN baru, proses birokrasi yang sudah mendarah daging saat ini harus diubah. Revolusi mental harus secara nyata diaplikasikan dengan menitik beratkan kedisiplinan dan profesionalitas terhadap para ASN baru.

Sementara itu, pengamat ekonomi Agus Poputra menilai, di sektor ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat bakal meningkat akibat semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka disertai jaminan yang memadai. "Tingkat kemampuan masyarakat membeli barang pun meningkat. Secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat kan," ujarnya.

Diungkapkan Poputra, sektor pertanian dan perikanan menjadi yang paling membutuhkan suntikan SDM handal. Mengingat lemahnya pertumbuhan dua sektor tersebut. Padahal, menurutnya, potensi kedua sektor tersebut sangat besar mendorong percepatan ekonomi nasional, khususnya di Sulut.

"Lihat saja banyak bantuan yang sebenarnya sangat berpotensi membantu meningkatkan produksi justru tak terjadi akibat minimnya tenaga penyuluh. Saya kira penambahan tenaga kerja di kedua sektor tersebut dibutuhkan," ungkap akademisi Unsrat itu.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan, untuk pengadaan PNS tahun depan masih sedang dikaji ulang. Namun dikatakannya, prioritas utama penerimaan PNS berada di daerah otonomi baru (DOB). "Untuk daerah lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan objektif, serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah," ujarnya, Selasa (25/10).

Sebelumnya, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan,  formasi kebutuhan CPNS ‎tengah didiskusikan. Jabatan yang dibuka, juga didasari pada analisis jabatan dan beban kerja. Namun, Iwan, sapaanya belum bisa memastikan. Dengan begitu, Iwan mengaku, belum mengetahui secara pasti apakah akan tetap membuka penerimaan CPNS ‎sesuai formasi yang pernah dihitung mantan MenPAN-RB sebelumnya, yakni sebanyak 81 ribu kursi.

Hanya saja penerimaan CPNS tetap berlaku bagi jabatan-jabatan tertentu, seperti tenaga kesehatan, pendidikan, dan jabatan lain untuk menunjang program Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). "Kalau pun ada penerimaan CPNS, pasti akan dibatasi untuk jabatan-jabatan tertentu saja. Tidak semua dibuka karena moratorium masih berlaku," ujar dia.

Yang paling mendasar untuk menerima CPNS adalah pertimbangan keuangan negara. "Jadi penerimaan CPNS harus mempertimbangkan keuangan negara atau kapasitas fiskal, rasio belanja di pemerintah daerah dan pusat, analisis jabatan, dan beban kerja," jelas dia. Soal kepastian penerimaan, menurutnya belum bisa dipastikan. "Belum tahu, makanya dihitung lagi. Kalau belum diputuskan juga sampai akhir tahun, ya berarti di tahun depan," jelas Iwan.

Sumber: manadopostonline.com