HORE!! PEGAWAI NON PNS JUGA DAPAT THR DI INSTANSI BERIKUT INI, CEK DAFTARNYA

Kabar Gembira buat rekan-rekan Non PNS karena beberapa instansi akan memberikan THR juga bagi pegawainya.

Tiga Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian THR bagi aparatur negara dan gaji ke-13 pada tahun 2018. PP No. 18/2018 merupakan perubahan kedua atas PP No. 19/ 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketigabelas kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Sedangkan PP No. 19/2018 tentang pemberian THR dalam tahun anggaran 2018 kepada PNS, prajurit TNI, anggiota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Sedangkan PP No. 20/2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada pimpinan dan pegawai non PNS pada Lembaga Non Struktural (LNS). Melalui PP ini, pegawai non-PNS di lingkup LNS juga berhak menerima THR, seperti halnya pimpinan LNS. Tetapi tidak semua pegawai LNS non PNS berhak memperoleh THR.

Dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b PP tersebut disebutkan, pegawai non-PNS pada LNS harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama satu tahun sejak pengangkatan/penandataganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan.  Dalam PP ini dijelaskan bahwa pemberian THR bagi pegawai non-PNS di LNS ditetapkan oleh keputusan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.

Aturan lain yang tertuang dalam PP tersebut adalah, pimpinan dan pegawai pada LNS dilarang menerima lebih dari satu THR yang dananya berasal dari APBN atau APBD. “Apabila pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS menerima lebih dari satu THR, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas pasal 6 ayat 3 dalam PP 20/2018 tersebut.

THR pimpinan dan pegawai non-PNS yang bekerja di LNS diberikan THR sebesar satu kali penghasilan setinggi-tingginya sesuai lampiran PP 24/2017. Jumlah THR yang akan diberikan yakni sebesar penghasilan bulan Mei, sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penghasilan bagi para pegawai dan pimpinan LNS. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa THR ini akan diberikan pada bulan Juni 2018.

Sumber: Menpan.go.id

Semoga termasuk bapak/ibu Yang mendapatkan THR juga ya.

BERIKUT DAFTAR LEMBAGA NON STRUKTURAL YANG ADA DI INDONESIA.

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
5. Badan Koordinasi Penyuluhan
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
8. Badan Olahraga Profesional
9. Badan Otorita Danau Toba
10. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
11. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum
14. Badan Pengawas Rumah Sakit
15. Badan Pengelola Keuangan Haji
16. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
19. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
21. Badan Perfilman Indonesia
22. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
23. Badan Pertimbangan Kepegawaian
24. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
25. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
26. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
27. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
28. Badan Restorasi Gambut
29. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
30. Dewan Energi Nasional
31. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
32. Dewan Insinyur Indonesia
33. Dewan Jaminan Sosial Nasional
34. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
35. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
36. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
37. Dewan Ketahanan Nasional
38. Dewan Ketahanan Pangan
39. Dewan Koperasi Indonesia
40. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
41. Dewan Pengupahan Nasional
42. Dewan Pers
43. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
44. Dewan Pertimbangan Presiden
45. Dewan Riset Nasional
46. Dewan Sumber Daya Air Nasional
47. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
48. Kantor Staf Presiden
49. Komisi Aparatur Sipil Negara
50. Komisi Banding Merek
51. Komisi Banding Paten
52. Komisi Informasi
53. Komisi Kejaksaan
54. Komisi Kepolisian Nasional
55. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
56. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
57. Komisi Nasional Lanjut Usia
58. Komisi Pemberantasan Korupsi
59. Komisi Pemilihan Umum
60. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
61. Komisi Pengawas Haji Indonesia
62. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
63. Komisi Penyiaran Indonesia
64. Komisi Penyuluhan Nasional
65. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
66. Komite Akreditasi Nasional
67. Komite Anti Dumping Indonesia
68. Komite Ekonomi Industri Nasional
69. Komite Industri Nasional
70. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
71. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
72. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
73. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
74. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
75. Komite Nasional Keuangan Syariah
76. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
77. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
78. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
79. Komite Perdagangan Nasional
80. Komite Profesi Akuntan Publik
81. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
82. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
83. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
84. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
85. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
86. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
87. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
88. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
89. Konsil Kedokteran Indonesia
90. Lembaga Kerja Sama Tripartit
91. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
92. Lembaga Produktivitas Nasional
93. Lembaga Sensor Film
94. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
95. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
96. Ombudsman Republik Indonesia
97. Otoritas Jasa Keuangan
98. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
99. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
100. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
101. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila